SURAT
UNDANGAN TENDER
· 
LATAR
BELAKANG
JAKARTA
KINI SUDAH MEMILIKI BANYAK BANGUNAN , BUKAN HANYA JAKARTA SAJA , KOTA KOTA YANG
ADA DI SEKITARAN JAKARTA PUN KINI MULAI MEMPUNYAI IDENTITAS DENGAN BANGUNAN
BANGUNAN YANG ADA DI KOTA TERSEBUT . SEBAGAI CONTOH BSD CITY , BANGUNAN YANG
ADA DIKOTA TANGGERANG INI MENJADI IDENTITAS KHUSUS BAGI KOTANYA . PERKEMBANGAN
YANG TERJADI INI MERUPAKAN KEBUTUHAN YANG MEMANG AKAN SELALU ADA UNTUK MEMENUHI
SETIAP LAHAN KOSONG YANG ADA . BAIK ITU BANGUNAN DENGAN SKALA YANG BESAR
ATAUPUN DENGAN SKALA YANG KECIL .
LALU
SIAPAKAH YANG MEMBUAT INI SEMUA ? DAN BAGAIMANA CARA MENYESUAIKAN KEBUTUHAN
BANGUNAN DENGAN TENAGA YANG AKAN MEGERJAKANYA ? KONTRAKTOR BIASA DISEBUAT
SEBAGAI SUATU PERUSAHAAN YANG AHLI ATAU PROFESIONAL DALAM MENGERJAKAN SUATU
BANGUNAN , ADA BERAGAM KONTRAKTOR YANG ADA SAAT INI, MULAI DARI KONTRAKTOR YANG
MENGERJAKAN BAGIAN INTERIOR BANGUNAN SAJA , EKSTERIOR BANGUNAN SAJA DAN BAHKAN
HANYA FINISIHING DARI BANGUNAN ITU SAJA .
PENYESUAIAN
ANTARA KEBUTUHAN BANGUNAN DENGAN TENAGA KERJA NYA SAAT INI SUDAH MULAI BISA
SEIMBANG . DAN UNTUK MEMBUAT SEMUA KEBUTUHAN BANGUNAN INI DAPAT TERLAKSANAKAN
DAN TANPA ADANYA GESEKAN ANTARA SATU KONTRAKTOR DENGAN KONTRAKTOR LAINYA ,
DIBUATLAH YANG NAMANYA SURAT UNDANGAN TENDER . SURAT UNDANGAN TENDER INI AKAN
DI PUBLIKASIKAN AGAR SETIAP KONTRAKTOR DAPAT BERSAING SECARA SEHAT DENGAN
MEMBERIKAN PENAWARAN YANG TERBAIK DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN .
·
PIHAK
PIHAK TERKAIT
§ KONTRAKTOR
:
PIHAK YANG MENYODORKAN TAWARAN DAN PELAKSANA BANGUNAN
§ PENYEDIA
TENDER
:
PIHAK YANG MENYEDIAKAN PROYEK YANG DIBUTUHKAN
§ KPPU
( KOMISI PENGAWAS PEERSAINGAN USAHA )
:
PIHAK YANG MENGATUR JALAN NYA PELELANGAN
§ BADAN
HUKUM
:
PIHAK YANG MENGATUR TERKAIT PERTANAHAN DAN SURAT BANGUNAN
§ ESDM
:
PIHAK YANG MENGATUR PENGGUNAAN MATERIAL SEMESTINYA
§ PEMERINTAH
DAERAH
:
PIHAK PERANTARA ANTARA KONTRKATOR DENGAN WARGA SEKITAR
·
TENDER
APA SAJA YANG DAPAT DIKERJAKAN
BERDASARKAN
DATA YANG ADA DI ATAS PENYESUAIN DENGAN SIMULASI SURAT UNDANGAN TENDER INI
ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1. REHAB
BERAT 2 RUANG SMP 2 WONOSARI
2. REHAB
BERAT 3 RUANG SMP 1 PONJONG
3. REHAB
BERAT 2 RUANG SMP MUHAMMADIYAH 1 WONOSARI
4. REHAB
BERAT 2 RUANG SMP 1 NGAWEN
5. REHAB
BERAT 2 RUANG SMP EKAKAPTI KARANGMOJO
6. REHAB
BERAT 3 RUANG SMP 3 WONOSARI
7. REHAB
BERAT 3 RUANG SMP 1 PANGGANG
8. REHAB
BERAT 2 RUANG SMP 3 KARANG MOJO
9. REHAB
BERAT 2 RUANG SMP PGRI PLAYEN
10. REHAB
BERAT 2 RUANG SMP MARGOLUHUR KARANGMOJO
11. REHAB
BERAT 2 RUANG SMP MUHAMMADIYAH 2 NGLIPAR
12. REHAB
BERAT 2 RUANG SMP PERSIAPAN SEMANU
13. REHAB
BERAT 2 RUANG SMP 5 PANGGANG
14. REHAB
BERAT 1 RUANG SMP TD TAMBAKROMO PONJONG
·
NILAI
DARI KONTRAK KONTRAK
TIAP
PEKERJAAN YANG ADA MEMPUNYAI NILAI KONTRAK MASING MASING DENGAN PENYESUAIAN
KEPADA KERUSAKAN DAN PEKERJAAN YANG DIBUTUHKAN DI SETIAP PELAKSAANYA :
1. Rp. 217.225.000
2. Rp. 324.761.000
3. Rp. 217.011.000
4. Rp. 216.794.000
5. Rp. 216.800.000
6. Rp. 324.994.000
7. Rp. 324.166.000
8. Rp. 215.674.000
9. Rp. 216.683.000
10. Rp. 216.002.000
11. Rp. 216.042.000
12. Rp. 216.007.000
13. Rp. 215.240.000
14. Rp. 108.331.000
·
HUKUM
TERKIAT TENDER TERSEBUT
I.
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 5 TAHUN
1999
TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA
TIDAK SEHAT . PASAL 22
II.
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 31
TAHUN 1999
TENTANG
MEMBERIKAN DAN MENJANJIKAN SESUATU
KEPADA
PEGAWAI
NEGERI ATAU PEYELENGGARA NEGARA
PASAL
5 AYAT 1
III.
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 31
TAHUN 1999
TENTANG
PENYALAHGUNAAN JABATAN UNTUK PEMALSUAN DAFTAR
DAFTAR
KHUSUS UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
PASAL
9
IV.
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 31
TAHUN 1999 PASAL 12
TENTANG
PENYELENGGARA NEGARA BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN SENGAJA TURUT
SERTA DALAM PEMBORONGAN ATAU
PENGADAAN
ATAU PERSEWAAN .
V.
UNDANG UNDANG NO 28 TAHUN 2002
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
VI.
UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN RUANG
VII.
UNDANG UNDANG NO 36 TAHUN 2005
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NO 28 TAHUN 2002
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
SUMBER :
- http://id.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangunan
- http://acch.kpk.go.id/ed_tj_korupsi-menurut-undang-undang
- http://acch.kpk.go.id/ed_tj_korupsi-menurut-undang-undang
HUKUM
PRANATA PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS
GUNADARMA 2015
TERIMA KASIH
DENNY
PRASETYO
3TB03 ( 21312850 )
